ANGGARAN DASAR
JARINGAN SEKOLAH ISLAM TERPADU INDONESIA
(JSIT INDONESIA)

MUQADDIMAH

Tugas penting sekolah yang harus diperankan pada kondisi bangsa yang dilanda krisis multi dimensi ini adalah membentuk sumberdaya manusia yang berkualitas demi terwujudnya kepemimpinan masa depan yang kuat. Pencapaian target ini sangat ditentukan oleh efektifitas penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah itu sendiri. Sebagaimana pesan Allah SWT, “… Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa …” (Al-Qur’an: Al-Maaidah ayat 2).

Oleh karena itu meningkatkan kualitas sekolah merupakan salah satu komitmen penting para aktivis pendidikan dalam kaitannya dengan kepedulian peningkatan kualitas sumberdaya manusia masa depan. Segala faktor yang mendukung untuk terciptanya efektifitas tersebut menjadi tuntutan yang mesti diadakan, dan itu semua menuntut perhatian dan keterlibatan seluruh pihak dari setiap elemen masyarakat ini.

Wujud penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah yang berkualitas adalah menciptakan kerjasama yang efektif antar sekolah-sekolah yang memiliki visi, misi, dan cita-cita yang sama. Melalui kerjasama inilah program-program strategis pemberdayaan institusi sekolah dapat terlaksana. Juga diharapkan dengan ini akan terjadi sinergi di antara sekolah-sekolah yang terlibat yang pada gilirannya melahirkan kreatifitas pemberdayaan sekolah secara berkelanjutan.

Di sisi lain, kerjasama efektif antara Sekolah-sekolah Islam Terpadu ini diharapkan juga dapat menjalankan peran untuk mempengaruhi kebijakan pendidikan nasional demi kemaslahatan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Forum atau organisasi yang akan memungkinkan terjadinya kerjasama antara sekolah-sekolah tersebut menjadi tuntutan yang tak terelakkan, dan dengan ini Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia (JSIT INDONESIA) diharapkan dapat merealisasikan tujuan dan cita-cita tersebut.

Dengan harapan sebagaimana tersebut di atas itulah, maka dengan Rahmat Allah SWT Sekolah-sekolah Islam Terpadu di seluruh wilayah Indonesia berhimpun dalam wadah organisasi Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia (JSIT INDONESIA) dengan berpedoman pada Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I
NAMA, KEDUDUKAN, WAKTU

Pasal 1
Nama

Organisasi ini bernama “Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia” dan disingkat “JSIT INDONESIA”.

Pasal 2
Kedudukan

JSIT INDONESIA berkedudukan di Jakarta dan dapat mendirikan cabang-cabangnya di seluruh Indonesia.

Pasal 3
Waktu

  1. JSIT INDONESIA didirikan pada tanggal 31 Juli 2003 bertepatan dengan 2 Jumadil Akhir 1424 H di Yogyakarta.
  2. JSIT INDONESIA melaksanakan kegiatan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB II
ASAS, SIFAT, BENTUK, DAN FUNGSI

Pasal 4
Asas

JSIT INDONESIA berasaskan Islam.

Pasal 5
Sifat

JSIT INDONESIA bersifat nirlaba, independen, terbuka, dan siap bekerjasama dengan pihak manapun selama mendatangkan maslahat dan manfaat bagi anggota dan berkesesuaian dengan visi dan misi JSIT INDONESIA.

Pasal 6
Bentuk

JSIT INDONESIA adalah organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan.

Pasal 7
Fungsi

JSIT INDONESIA menjalankan fungsi sebagai:

  1. Penggerak: memelopori pemberdayaan Sekolah Islam Terpadu di Indonesia menuju sekolah efektif dan bermutu.
  2. Koordinasi: mengoordinasikan program kerjasama antar-anggota JSIT INDONESIA.
  3. Supervisi: melakukan penilaian, pengawasan, dan pembinaan penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah bagi anggota JSIT INDONESIA ke arah sekolah efektif dan bermutu.
  4. Advokasi: melakukan pembelaan untuk umat Islam di bidang pendidikan.
  5. Pelayanan: melakukan aktivitas melayani, membantu, dan memfasilitasi kebutuhan anggota Jaringan Sekolah Islam Terpadu.
  6. Riset Pengembangan: melakukan penelitian dan pengkajian bidang pendidikan bagi pengembangan sekolah-sekolah yang menjadi anggota Jaringan Sekolah Islam Terpadu.

BAB III
VISI, MISI dan TUJUAN

Pasal 8
Visi

Menjadi pusat penggerak dan pemberdaya Sekolah Islam Terpadu di Indonesia menuju sekolah efektif dan bermutu.

Pasal 9
Misi

  1. Membangun jaringan efektif antar Sekolah Islam Terpadu di Indonesia.
  2. Meningkatkan efektifitas pengelolaan Sekolah Islam Terpadu di Indonesia.
  3. Melakukan pemberdayaan tenaga kependidikan.
  4. Melakukan pengembangan kurikulum Sekolah Islam Terpadu di Indonesia.
  5. Melakukan aksi dan advokasi bidang pendidikan.
  6. Menjalin kemitraan strategis dengan institusi nasional dan internasional.
  7. Menggalang sumber-sumber pembiayaan pendidikan.

Pasal 10
Tujuan

  1. Terciptanya jaringan kerjasama dalam penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah yang menjadi anggota JSIT INDONESIA.
  2. Meningkatnya kompetensi dan profesionalitas tenaga kependidikan JSIT INDONESIA.
  3. Berlangsungnya proses perbaikan dan pengembangan Kurikulum Sekolah Islam Terpadu.
  4. Terjalinnya kemitraan strategis dengan instansi/institusi nasional maupun internasional.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 11

  1. Anggota JSIT INDONESIA adalah unit sekolah dari jenjang prasekolah – perguruan tinggi yang menjadikan Islam sebagai ciri khas sekolahnya yang memenuhi persyaratan organisasi, menyetujui dan mendukung Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga JSIT INDONESIA.
  2. Persyaratan dan prosedur keanggotaan JSIT INDONESIA diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 12
Struktur Wilayah Kerja

  1. JSIT INDONESIA dibentuk dalam kepengurusan pusat, regional, wilayah dan daerah.
  2. Pengurus Pusat ialah kesatuan organisasi dan kepemimpinan yang berada di tingkat nasional.
  3. Pengurus regional adalah fungsi koordinatif yang menjadi bagian dari pengurus pusat.
  4. Pengurus Wilayah ialah kesatuan organisasi dan kepemimpinan yang berada di tingkat provinsi.
  5. Pengurus Daerah ialah kesatuan organisasi dan kepemimpinan yang berada di tingkat kota/kabupaten.
  6. Wilayah yang belum memiliki daya dukung, kepengurusan berada dalam struktur wilayah yang terdekat atau yang paling mudah dalam koordinasi dan komunikasi.
  7. Ketentuan tentang hubungan struktural dan fungsional antara Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13
Struktur Kewenangan

  1. Musyawarah Nasional (MUNAS) adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi JSIT INDONESIA yang berwenang untuk:
    1. Menetapkan dan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
    2. Menentukan arah dan haluan organisasi JSIT INDONESIA.
    3. Memilih anggota dan ketua formatur.
    4. Meminta dan mengesahkan laporan pertanggung-jawaban Pengurus Pusat.
    5. Memilih dan melantik ketua umum JSIT Pusat.
    6. Memilih dan menetapkan Dewan Pembina.
  1. Musyawarah Wilayah (MUSWIL) adalah pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat provinsi yang berwenang untuk:
    1. Menjabarkan keputusan organisasi yang ada di atasnya.
    2. Menyusun dan mengesahkan arah kebijakan untuk tingkat propinsi.
    3. Memilih dan menetapkan ketua JSIT INDONESIA Wilayah.
    4. Meminta dan mengesahkan laporan pertanggung-jawaban Pengurus Wilayah.
  1. Musyawarah Daerah (MUSDA) adalah pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat kabupaten/kota yang berwenang untuk:
    1. Menjabarkan keputusan organisasi yang ada di atasnya.
    2. Menyusun dan mengesahkan arah kebijakan untuk tingkat kabupaten/kota.
    3. Memilih dan menetapkan ketua JSIT INDONESIA Daerah.
    4. Meminta dan mengesahkan laporan pertanggung-jawaban Pengurus Daerah.

Pasal 14
Kuorum dan Pengambilan Keputusan

Kuorum dan Pengambilan Keputusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15
Hak Suara dan Hak Bicara

Hak suara dan hak bicara dalam musyawarah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16
Jenis Rapat-rapat Organisasi

Bentuk dan jenis-jenis rapat yang bersifat teknis operasional diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17
Pimpinan Organisasi

  1. Pengurus Pusat
    1. Pengurus Pusat adalah pimpinan tertinggi dalam organisasi JSIT INDONESIA.
    2. Pengurus Pusat dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
    3. Pengurus Pusat terdiri dari Pengurus Harian Pusat dan ketua regional yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
  1. Pengurus Wilayah
    1. Pengurus Wilayah memimpin organisasi JSIT INDONESIA di provinsi dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
    2. Pengurus Wilayah dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Wilayah untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
    3. Pengurus Wilayah disahkan dan dilantik oleh Pengurus Pusat dengan Surat Keputusan.
    4. Pengurus Wilayah terdiri dari Pengurus Harian Wilayah yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
  1. Pengurus Daerah
    1. Pengurus Daerah memimpin organisasi JSIT INDONESIA di Kabupaten/Kota dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pengurus Wilayah.
    2. Pengurus Daerah dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Daerah untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
    3. Pengurus Daerah disahkan oleh Pengurus Wilayah dengan Surat Keputusan.
    4. Pengurus Daerah terdiri dari pengurus Harian Daerah yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18
Unsur Pembantu Pimpinan Organisasi

  1. Dewan Pembina adalah unsur pembantu pimpinan pusat yang berfungsi:
    1. Membina JSIT INDONESIA dalam mencapai tujuan.
    2. Memberi nasehat kepada pengurus JSIT INDONESIA.
    3. Membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi organisasi baik internal maupun eksternal.
  2. Tata cara pembentukan dan mekanisme kerja Dewan Pembina diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI
K E U A N G A N

Pasal 19
Sumber Keuangan

  1. Iuran Anggota.
  2. Infaq atau sumbangan yang tidak mengikat.
  3. Usaha yang sah dan tidak bertentangan dengan asas, sifat dan tujuan organisasi serta tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 20
Pengelolaan Keuangan

  1. Pengelolaan keuangan dilakukan secara profesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
  2. Ketentuan pengelolaan keuangan diatur dalam Peraturan yang akan ditetapkan tersendiri.

Pasal 21
Pertangungjawaban Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan harus dipertanggungjawabkan oleh:

  1. Pengurus Pusat kepada Musyawarah Nasional.
  2. Pengurus Wilayah kepada Musyawarah Wilayah.
  3. Pengurus Daerah kepada Musyawarah Daerah.
  4. Pengurus JSIT INDONESIA kepada donatur dan publik.

BAB VII
LAMBANG DAN ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 22

  1. Lambang JSIT INDONESIA ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
  2. Atribut dan kelengkapan organisasi lainnya, diatur dalam Peraturan yang akan ditetapkan tersendiri.

BAB VIII
PERATURAN PERALIHAN

Pasal 23

  1. Peraturan-peraturan yang ada tetap berlaku selama belum diadakan perubahan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.
  2. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Nasional.

BAB IX
P E N U T U P

Pasal 24

  1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
  2. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
  3. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disempurnakan dan ditetapkan di: Anyer – Banten
Pada tanggal: 9 Agustus 2009 / 16 Sya’ban 1430 H